Archive

Author Archives: anggara

The Banda Aceh-based Suara Perempuan (Women’s Voice) Radio has been forcibly closed down as of Wednesday, July 12, 2006 by the Frequency Monitoring Body, an institution under the authority of the Post and Telecommunication Directorate General of the Communication and Information Ministry. In the Confiscation Order No 01/SP.SITA/B II/PPNS/7/2006, which was signed by a civilian investigator named Junaidi ST, it was written,”This radio is sealed off due to lack of license”.
Read More

Separuh jiwaku mulai menghilang
Saat tercerabut dalam buaian mimpiku
Saat aku mengejar mimpiku yang hendak terbang melabuh
Tak pula kuasa ku cegah
Mampukah aku menatap merpati yang hendak bersarang
Dalam labuhan hati yang terpilih
Sang penguasa surga
Berilah sarang terbaik untuk merpati itu


Tokoh ini, juga yang aku sukai selain Doraemon, menggemaskan kalau lihat si patrick. Kenapa, aku juga nggak ngerti kenapa, tapi kalau pernah lihat lelang boneka Spongebob Squarepants, yang paling mahal adalah boneka Patrick.
Aku sebenarnya pengen koleksi CV dari Doraemon dan Patrick nih, dimana nyarinya yaa

Pengantar

 

Kemerdekaan pers adalah perjuangan demokrasi yang harus dijaga dan dipertahankan. Dibawah Pasal 28 F Amandemen II UUD Republik Indonesia Tahun 1945, secara legal konstitusional telah menjamin kemerdekaan pers di Indonesia dengan sangat kuat. Selain jaminan konstitusional berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur dan melindungi kemerdekaan pers antara lain dapat di temukan di TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik.
Read More

Berdayakan Undang Undang Pers untuk Mengadili Delik Pers diambil dari situs http://www.ham.go.id

Oleh : Binsar Gultom

PERS sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) seharusnya dapat bekerja secara profesional sesuai kode etik jurnalistik. Ingatlah, fungsi pers sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Pers No 40 Tahun 1999, mengatakan bahwa: (1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, (2) Pers wajib melayani Hak Jawab, (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.
Read More

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa penahanan
Read More

Pengalihan penahanan adalah wewenang instansi yang menahan dan mempnuyai kaitan dengan jenis-jenis penahanan yaitu
1.Penahanan pada Rumah Tahanan Negara
Dilaksanakan di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh SK Menteri Hukum dan HAM sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
2.Penahanan rumah
Dilaksanakan di rumah anda dengan diawasi kepolisian
3.Penahanan kota
Dilaksanakan di kota tempat tinggal anda dengan kewajiban melapor setiap minggu ke kantor polisi
Read More

Dekriminalisasi Pers Tuntutan Zaman
oleh : Atmakusumah (Pengamat pers dan pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) di Jakarta)

Artikel ini diambil dari situs http://www.komisihukum.go.id

Dekriminalisasi karya jurnalistik dalam media pers kini sudah menjadi tuntutan zaman yang tidak terelakkan. Tuntutan ini tidak memungkinkan kita menarik kembali sejarah kebebasan ke masa lampau. Kebebasan itu termasuk kebebasan pers, yang merupakan bagian dalam satu paket yang tidak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap warga, seperti para demonstran, aktivis advokasi, dan penceramah. Read More

Kemarin aku juga terima sms dari seseorang yang mengaku bernama Ade melalui sms dari nomor 081975503xx, yang ini membingungkan buat diriku karena beliau meminta penjelasan tentang perjanjian sewa menyewa dengan objek bangunan antara BUMN dengan Swasta. Dan juga kalau membalas via sms kan repot banget. Namun demikian aku coba memberi tinjauan umum tentang perjanjian sewa menyewa. Read More