Archive

Opini Hukum

Kasus ini berawal dari sebuah kasus tentang lelang rumah di Spanyol milik Mario Costeja. Enam belas tahun yang lalu, Mario mengalami kesulitan keuangan dan untuk itu rumahnya akan dilelang. Dan pemberitahuan mengenai lelangnya sendiri disiarkan di sebuah surat kabar di Spanyol dan diindex oleh Google saat Koran ini mendigitalkan arsipnya di internet.

Seperti yang dilaporkan oleh BBC, lelangnya sendiri terjadi pada 1998 dan saat semua kesulitan sudah teratasi, Mario hendak melupakan masalah hutang pajak yang sudah menimpanya. Tetapi, masalahnya rupanya tidak berhenti sampai disana, Mario, setiap mengetik namanya sendiri di mesin pencari Google selalu muncul berita mengenai lelang rumahnya itu. Read More

Konon kata orang pintar keadilan itu milik semua. Tapi dalam kenyataan bisa beda banget dan jauh panggang dari api. Dalam praktik sehari – hari keadilan itu tidak pernah menjadi milik semua orang. Tak usahlah keadilan substantif bahkan keadilan prosedural saja tidak pernah menjadi milik semua orang.

Read More

Rasa – rasanya beberapa hari ini saya gelisah banget. Terutama pas baca berita dari sini, sayapun menggerakan kursor saya menuju petisi yang dimaksud. Baiklah, lamat – lamat saya membaca petisi yang dibuat oleh Anita Wahid, Putri Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid.

Yang saya tangkap ide dari petisi ini sederhana, Anita Wahid menganggap bahwa Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP punya potensi besar untuk melemahkah KPK, lembaga yang dianggap dewa oleh banyak masyarakat Indonesia. Untuk itu, maka Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP diminta ditarik dari pembahasan di parlemen.

Read More

Baru – baru ini, salah satu lurah di Jakarta hasil seleksi lelang jabatan di demo warganya. Persoalannya karena Susan Jasmine Zulkifli (43 tahun), Lurah Lenteng Agung, ini berbeda keyakinan dengan warga di Lenteng Agung. Awalnya Lurah Susan menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Kelurahan Senen.

Read More

Kebetulan waktu ngubek – ngubek perpustakaan saya nemu buku lama yang judulnya “Bayang – Bayang Kekuasaan”. Saya nggak paham genre buku ini mengenai apa, apakah ini novel atau cerita pendek atau justru semacam buku harian dari penulisnya. Tapi saya menganggap buku ini campuran dari cerita pendek dan buku harian dari penulisnya karena ada sub judul yang menarik : “Kasus – Kasus Hukum Diungkap Dalam Bahasa Sastra” .

Read More

Para Napi (dan mungkin juga tahanan) melakukan “revolusi” di dalam LP Tanjung Gusta pada Kamis 11 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 WIB. Salah satu penyebab para penghuni LP Tanjung Gusta melakukan “revolusi” adalah ketiadaan listrik dan air di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Para napi kemudian melakukan provokasi hingga timbul “revolusi” di lapas yang akhirnya berujung pada pembakaran LP Tanjung Gusta.

Read More

Di minggu lalu, ICW, salah satu organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, merilis data 36 politisi senayan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Kriteria penilaian itu dilihat dari sepak terjang politikus tersebut selama berkiprah. Mereka yang terjerat korupsi, atau mereka yang namanya disebut dalam sidang kasus korupsi. Donal Fariz, Peneliti ICW, kepada merdeka.com juga menjelaskan kriteria lainnya adalah termasuk politikus yang pernah mengeluarkan pernyataan di media menyerang KPK atau berniat merevisi UU KPK yang berpotensi melemahkan KPK.

Data yang dirilis oleh ICW ini telah membuat Politisi Senayan marah. Mereka berencana beramai – ramai melaporkan ICW ke Polisi. Salah satu anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Suding, bahkan menilai bahwa data yang dirilis oleh ICW telah mengarah ke fitnah dan pembunuhan karakter

Politikus Senayan kebakaran jenggot setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 nama calon anggota dewan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Tak tinggal diam, mereka beramai-ramai ingin akan melaporkan ICW ke polisi. Ia meminta agar rilis yang dikeluarkan oleh ICW harus dibuktikan lewat jalur hukum agar ICW tidak seenaknya melakukan fitnah terhadap seseorang.

Ancaman itu pun di tindak lanjuti oleh dua anggota DPR yaitu Ahmad Yani, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Syarifudin Sudding dari Partai Hanura melaporkan Donal Fariz dkk ke Badan Reserse Kriminal Polri, pada Senin 1/7/2013. Dalam laporan bernomor Tbl/294/VII/2013/Bareskrim itu, Donal dan kawan-kawan dinilai melanggar pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, tak semua anggota DPR memilih jalur hukum. Max Sopacua, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat malah tak ambil pusing mengenai data tersebut. Ia menyerahkan penilaian atas data yang dirilis ICW kepada rakyat, meski ia sendiri agak keberatan dengan data tersebut.

Agak heran sebenarnya kalau kedua politisi DPR itu melaporkan data yang dirilis ICW itu ke polisi, karena sebagai pejabat publik mestinya mereka lebih toleran terhadap kritik bahkan kritik yang tidak berdasar sekalipun. Dan lagi pula kalau memang data ICW salah, melaporkan ke polisi jelas bukan tindakan yang baik, mestinya mereka bisa mengklarifikasi data ICW tersebut melalui media, atau kalaupun tetap ngotot untuk menempuh jalur hukum, menggugat ICW melalui jalur perdata jauh lebih terhormat ketimbang menggunakan tangan Negara untuk memproses kasus dugaan penghinaan.

Menjadi pejalan kaki di Jakarta adalah sebuah musibah, kalau boleh dibilang begitu. Meski Jakarta adalah kota besar, namun sarana pendukung pejalan kaki seperti trotoar atau tempat penyeberangan jalan belumlah tersedia dengan baik. Selain hanya sekedar ada, respon pengguna jalan lain terhadap pejalan kaki juga belum ramah.

Read More

Beberapa hari yang lalu, saat terbangun dari tidur. Saya menonton liputan tivi yang cukup menegangkan. Beritanya tentang Jaksa yang akan mengekskusi Susno Duadji, mantan Kabareskrim Polri, di rumahnya yang terletak di kawasan jl. Dagi Pakar No 6, Bandung. Ia dieksekusi oleh Jaksa karena kasasinya dalam perkara korupsi PT Salmah Arowana Lestari ditolak oleh Mahkamah Agung.

Read More

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan di Indonesia dituding warisan kolonial yang tak lagi sejalan dengan perkembangan jaman. Untuk itu, sejak 1960-an, pemerintah berketetapan untuk melakukan perubahan pada KUHP. Dimulai pada 11 Maret 1963, melalui sebuah Seminar Hukum Nasional yang digagas oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, telah ditetapkan misi dari pembaharuan hukum pidana nasional yaitu membimbing masyarakat Indonesia ke arah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan atas Pancasila dan Manipol/USDEK, sehingga penyelesaian revolusi Indonesia dapat terjamin. Sejak 1963 tersebut, RKUHP telah berubah lebih dari 14 kali sampai dengan diserahkannya RKUHP dari pemerintah kepada DPR pada Maret 2013 yang lalu.

Read More