Archive

Opini Hukum

Salah satu fungsi surat dakwaan adalah sebagai landasan pemeriksaan di Pengadilan, oleh karena itu surat dakwaan harus terpenuhi syarat – syarat formal dan materil sebagaimana diuraikan dalam KUHAP. Namun, dalam perkara narkotika terkadang perbuatan yang sebenarnya dilakukan berbeda dengan perbuatan yang didakwakan. Misalnya pada dasarnya terdakwa adalah pengguna narkotika yang bisa pada saat ini bisa dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam prakteknya pengguna ini didakwakan dengan ketentuan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Read More

Perkara ini menarik karena terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa yang saat itu sedang bersama temannya yang menjadi saksi (yang juga jadi terdakwa dalam perkara yang terpisah) menerima permintaan dari seseorang untuk mencari shabu – shabu. Lalu Terdakwa menanyakan apakah ada shabu kepada temannya tersebut, dan lalu temannya tersebut mencarikan dan mendapatkan penjual shabu.

Read More

Satu lagi putusan MA yang menarik soal bantuan hukum. Dalam putusan MA No 1737 K/PID.SUS/2010, MA menegaskan bahwa ketentuan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanya diberikan kepada orang miskin, meskipun perbuatan orang tersebut diancam dengan pidana 5 tahun lebih. Sayang menurut saya, dalam isu ini mestinya Mahkamah Agung bisa menjelaskan lebih jauh, misalnya apakah kalau yang diatas 15 tahun atau terkena ancaman pidana mati tapi dia tidak termasuk orang miskin masihkah berhak atas bantuan hukum? Atau bisa juga ditarik, apakah si terdakwa diberikan kesempatan yang cukup untuk mencari pembela bagi dirinya sendiri apabila dinyatakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanya diperuntukkan bagi orang miskin?

Read More

Lama ya nggak nulis lagi yang serius hehehehehe. Jadi ceritanya begini ada seseorang yang didakwa melakukan persetubuhan dengan anak – anak sebanyak enam kali. Dan kemudian atas perbuatan tersebut orang ini, pada tingkat Pengadilan Negeri dihukum selama 2 tahun penjara. Hukuman itu kemudian dikurangangi oleh Pengadilan Tinggi menjadi 10 bulan penjara. Salah satu alasannya pengurangan pidana oleh Pengadilan Tinggi sepertinya adalah perilaku seks dari saksi korban. Kemudian oleh Mahkamah Agung melalui putusan No 829 K/PID.SUS/2008 dikoreksi kembali dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Terhadap perilaku seks korban, maka Mahkamah Agung berpendapat

Read More

Mungkin telat ya, tapi nggak apa deh. Saya cukup kaget juga waktu baca ada anak perempuan yang gantung diri karena malu saat ditangkap oleh Polisi Syariah di Lapangan Merdeka, Langsa. PE, identitas anak tersebut, menulis surat kepada ayahnya sebelum bunuh diri “Ayah…Maafin PE ya yah, PE udah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi PE berani bersumpah kalau PE gak pernah jual diri sama orang. Malam itu PE cuma mau nonton kibot di Langsa, terus PE duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan PE i.”

Read More

Kemarin kebetulan nonton Oprah Winfrey Show, jarang sih sebenernya nonton Oprah itu, tapi temanya sebenarnya menarik bukan soal pelariannya buat saya sih, tapi soal plea bargain. Jadi Oprah itu lagi mewawancarai seseorang yang bernama Susan LeFevre atau Marie Walsh yang jadi pelarian selama 32 tahun.  Pada 1975, Susan yang waktu itu masih berumur 19 tahun ditahan karena tuduhan menjual heroin sebesar 2,5 gram kepada petugas yang menyamar.  Ia sendiri mengaku tidak menjual heroin namun ia sering menjadi semacam “perantara” yang membelikan narkotika untuk teman-temannya. Namun saat itu ia mengaku tidak sedang menjual narkotika kepada petugas yang menyamar. Namun ia memilih mengaku bersalah  atas saran dari keluarganya, pengacaranya, dan jaksa penuntut. Ia dijanjikan untuk mendapat hukuman percobaan jika mengaku bersalah.

Read More

Memang susah menghadapi soal bullying ini, harus ada kerjasama dari 3 pihak yaitu manajemen sekolah, guru, dan orang tua. Terus terang saya prihatin dengan kasus yang menimpa anak2 seperti yang dilaporkan oleh SalingSilang. Seperti yang dilaporkan oleh kompas, meski para pelaku dan korban sudah dilakukan mediasi oleh pihak sekolah , namun mestinya manajemen sekolah harus lebih awas dalam menghadapi anak – anak yang menjadi tanggungjawabnya. Saya yakin bahwa guru dan manajemen di sekolah biasanya juga sudah tahu siapa saja yang punya “bakat terpendam” soal bully membully ini. Dan masalahnya bullying memang tidak hanya mungkin terjadi di dalam sekolah tapi bisa juga terjadi di luar sekolah.

Read More

UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini telah disahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu untuk menggantikan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan saat ini sedang menunggu proses persetujuan dari Presiden. Harus diakui UU ini merupakan buah kemajuan dalam advokasi yang dilakukan oleh banyak pihak bagi anak – anak yang berhadapan dengan hukum.  Dalam UU ini dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari sebuah tindak pidana (Lihat Pasal 1 angka 2 UU SPPA). Meski berbicara mengenai tiga cabang dari anak yang berhadapan dengan hukum namun secara umum titik berat UU ini adalah pada anak yang berkonflik dengan hukum yang artinya anak yang diduga keras menjadi pelaku dari tindak pidana. Anak dalam posisi sebagai saksi dan/atau korban sendiri diatur dalam Bab VII pada pasal 89 – 91 dari UU SPPA tersebut. Sungguh disayangkan UU ini malah tidak menjelaskan secara detail bagaimana posisi anak sebagai saksi dan/atau korban dalam sebuah tindak pidana, karena mereka juga rentan dalam menerima kekerasan sepanjang proses peradilan pidana tersebut

Read More

Setiap orang pasti pernah punya salah, ada yang ketahuan dan ada juga yang enggak ketahuan. Nggak usah dibahas kali ya yang nggak ketahuan, ya buat apa juga namanya juga nggak ketahuan. Lagipula gimana juga ngebahas sesuatu kesalahan yang nggak ketahuan, benerkan?

Read More

Alkisah, di sebuah negeri yang memang super heboh, ada seseorang yang mempersoalkan jabatan wakil menteri ke pengadilan konsititusi. Katanya sih jabatan wakil menteri bertentangan dengan UUD 1945. Entah dibagian mananyapun yang bertentangan saya juga nggak paham. Tapi menurut para pemohon, Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 28 D ayat (3) UUD RI.

Read More