Archive

Opini Hukum

Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Presiden Indonesia dalam kurun waktu tertentu pernah begitu menikmati kekuasaan dan kewenangan yang tanpa kontrol. Selain menempati kekuasaan dan kewenangan yang besar, Presiden Indonesia juga sangat istimewa karena secara khusus dilindungi oleh hukum pidana.

Read More

Berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 telah memberi Aceh sebuah status khusus dalam Negara Republik Indonesia. Dalam batas – batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan dengan daerah otonomi lainnya di Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkannya Aceh memiliki partai politik yang dilokalisir keikutsertaannya dalam Pemilu dalam wilayah Aceh dan juga diperbolehkannya Aceh untuk memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh.

Read More

Pagi ini, secara tiba – tiba layar ponsel saya berkedip, ternyata ada kabar yang disampaikan oleh bungsubot menanyakan apakah saya mengetahui berita tentang Andrea Hirata yang akan memperkarakan seorang blogger? Saya hanya menjawab tidak, karena memang sudah lama saya tidak terlampau mengikuti TL di twitter yang kadangkala terlampau heboh. Dan saya sendiri masih terfokus pada persoalan pembuatan #jkttravelmapproject.

Read More

Melihat kasus anaknya HR yang terlibat kecelakaan dan mengakibatkan matinya dua orang sebenarnya menarik untuk dikaji terutama aspek perdamaiannya dalam perkara pidana seperti ini. Saya nggak ingin mengkaitkannya dengan soal jabatan bapaknya, tapi dalam kasus – kasus lalu lintas dan kasus pidana lain, sebenarnya dibuka kemungkinan yang namanya mediasi penal. Toh pada dasarnya semua perkara hukum tidak harus berujung ke Pengadilan. Apapun kasusnya, mau pidana ataupun perdata, asal para pihak yang terlibat mau untuk berdamai, tentu penyelesaiannya akan jauh lebih baik. Penyelesaian perkara pada dasarnya untuk mengembalikan keseimbangan yang terkoyak antara pelaku dan korban dari sebuah tindak pidana. Tak ada lagi dendam yang tersisa antara pelaku dan juga korban

Read More

Menarik melihat perdebatan di tuiter mengenai salah satu tokoh HAM yang banyak dijadikan panutan oleh kalangan aktivis HAM di Indonesia, Ifdhal Kasim. Selepas dari Komnas HAM, tiba – tiba para aktivis HAM terkejut melihat Ifdhal Kasim jadi salah satu kuasa hukum dari Andi Malarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Banyak nada kekecewaan di sana, terutama dari kalangan aktivis HAM dan anti korupsi.

Read More

Soal definisi blog, saya nggak usah jelaskan ya, cari aja di google, pasti juga banyak. Lagian saya bukan orang yang tepat untuk dapat mendefinisikan apa itu blog. Tapi gini, blog itu terdiri dari beberapa bagian, ada mesinnya, theme, conten, dan lain – lain. Nah semuanya tentu ada hak ciptanya. Namun untuk blogger biasanya sih ya di contennya, tapi mungkin aja sih, blogger itu bikin theme sendiri.

Read More

Yesterday, i attended a meeting in YLBHI. YLBHI and others NGO’s fellow discussed on the draft implementing regulation on the Legal Aid Law. One of the discussion is about the conditionalities of a person to be legally received legal aid. According to the draft, a person may claimed that they are poor if they do have a evidence that show that they are poor. Such as Healthcare Insurance for the Poor or other social safety net, including a letter from a head of village that acknowledge that they are poor.

What if the person have no identity, this kind of person may be found in many large cities in Indonesia. According to the draft regulation, the head of village in the crime of scene should give a letter that acknowledge that this person is poor. Just wondering, if in any case there would be a very kind head of village voluntary willing to give such letter.

In that discussion, i propose to filed a petition to the court so the court will declared through its rulling that “you are legally poor”. This kind of mechanism should be fast and only need a one day trial hearing.

Only the king can do no wrong, this all I know, about the monarchy system. But I guess i have to change my opinion when I just found and see this Copyrights draft law, specially on Article 38 point 3 on Internet Censorship. Well, if this draft law agreed by both government and parliament then the minister is above the President of Indonesia. Just wondering who is drafting this kind of “powerful” article

Last week, i was invited to attend the 4th Bali Media Forum in 2012. It is a very good discussion especially when I heard other countries experience in Press Freedom and their effort to established the independent Press Council in their respective countries. For me, it is a very attractive event since I was for so long not really attached to any media issue in Indonesia.

Read More

Salah satu fungsi surat dakwaan adalah sebagai landasan pemeriksaan di Pengadilan, oleh karena itu surat dakwaan harus terpenuhi syarat – syarat formal dan materil sebagaimana diuraikan dalam KUHAP. Namun, dalam perkara narkotika terkadang perbuatan yang sebenarnya dilakukan berbeda dengan perbuatan yang didakwakan. Misalnya pada dasarnya terdakwa adalah pengguna narkotika yang bisa pada saat ini bisa dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam prakteknya pengguna ini didakwakan dengan ketentuan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Read More

Perkara ini menarik karena terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa yang saat itu sedang bersama temannya yang menjadi saksi (yang juga jadi terdakwa dalam perkara yang terpisah) menerima permintaan dari seseorang untuk mencari shabu – shabu. Lalu Terdakwa menanyakan apakah ada shabu kepada temannya tersebut, dan lalu temannya tersebut mencarikan dan mendapatkan penjual shabu.

Read More

Satu lagi putusan MA yang menarik soal bantuan hukum. Dalam putusan MA No 1737 K/PID.SUS/2010, MA menegaskan bahwa ketentuan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanya diberikan kepada orang miskin, meskipun perbuatan orang tersebut diancam dengan pidana 5 tahun lebih. Sayang menurut saya, dalam isu ini mestinya Mahkamah Agung bisa menjelaskan lebih jauh, misalnya apakah kalau yang diatas 15 tahun atau terkena ancaman pidana mati tapi dia tidak termasuk orang miskin masihkah berhak atas bantuan hukum? Atau bisa juga ditarik, apakah si terdakwa diberikan kesempatan yang cukup untuk mencari pembela bagi dirinya sendiri apabila dinyatakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanya diperuntukkan bagi orang miskin?

Read More