Pengertian dari hukum acara adalah serangkaian langkah yang harus diambil seperti yang dijelaskan oleh undang-undang pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan
Read More
Opini Hukum
Tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan UU, maka yang diatur oleh PKB bisa mengenai banyak hal asalkan sesuai dengan standar minimum dalam UU ketenagakerjaan dan tidak bertentangan dengan hukum
Read More
Tentang perceraian
Ada berbagai alasan kenapa orang bercerai, rata-rata sih alasanya
1.sudah nggak cocok
2.salah satu pihak selingkuh
3.suami tidak memberikan nafkah (lahir dan bathin) dalam jangka waktu lama
4.salah satu pihak tidak mampu memberikan keturunan
5.dll
Read More
Tentang Hukum Perkawinan
Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan II UUD 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam UU No 1 Tahun 1974.
Memaknai Pentingnya Dekriminalisasi Pers Dalam R KUHP
Pengantar
Kemerdekaan pers adalah perjuangan demokrasi yang harus dijaga dan dipertahankan. Dibawah Pasal 28 F Amandemen II UUD Republik Indonesia Tahun 1945, secara legal konstitusional telah menjamin kemerdekaan pers di Indonesia dengan sangat kuat. Selain jaminan konstitusional berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur dan melindungi kemerdekaan pers antara lain dapat di temukan di TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik.
Read More
Serba-serbi Poligami
Beberapa waktu yang lalu aku menerima pertanyaan dari ymid naiya_cantik yang bertanya tentang proses cerai dalam hukum Islam. Kira-kira pertanyaannya adalah apakah ada hak yang hilang apabila istri menggugat cerai suami dan perbedaan antara isteri yang menuntut cerai dan suami yang menuntut cerai dan kemudian dia bercerita bahwa rekannya menikah dengan seorang laki-laki yang telah beristri (nah loh).
Read More
Jika Anda Hendak Ditahan
Jika Anda Hendak Ditahan, maka
1.Tetap tenang dan usahakan agar menghilangkan rasa takut karena ditahan bukan berarti dunia kiamat serta anda belum dapat dinyatakan bersalah dengan adanya penahanan
2.Tanyalah dengan baik tentang Surat Perintah Penangkapan dari petugas atau aparat penegak hukum yang akan menangkap anda yang berisi :
a.Identitas tersangka seperti nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal
b.Penjelasan singkat alasan penahanan
c.Penjelasan singkat perkara kejahatan yang disangkakan atau didakwakan
d.Penjelasan tentang tempat penahanan
e.Tembusan tertulis kepada keluarga tersangka sebagai pemberitahuan akan penahanan tersangka Read More
Jakarta Terkepung Polusi
Polusi udara di Jakarta ternyata sangat buruk. Kemarin saat mau pulang ke rumah dari kantor (di sekitar kwitang) aku melewati jalan di antara stasiun Gambir dan Markas Komando Militer AS (baca: US Embassy) aku melihat tanda indikator polusi udara yang menyatakan “sangat buruk”. Hrmpm…bagaimana itu bisa terjadi padahal daerah sekitar medan merdeka kan banyak pohon? Sudah sangat burukkah lingkungan di Jakarta…? Tapi beberapa waktu lalu aku membaca sebuah koran (entah koran apa) yang memuat berita (yang kalau aku simpulkan) bahwa selama 24 jam jakarta selalu terkepung polusi yang diakibatkan terutama oleh polusi dari kendaraan bermotor. Read More
HASIL EKSAMINASI PUBLIK
HASIL EKSAMINASI PUBLIK
SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN
ATAS KASUS PERAMBAHAN HUTAN
(A.N SDR. TAHYO BIN KARTASASMITA dan SUKIN BIN SARBI)
NO REG PERKARA PDM-III/42/CIAMIS/07/2003
I.PENDAHULUAN
Pembaharuan Agraria sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat petani di Indonesia telah dimulai sejak permulaan kemerdekaan RI dan kemudian diundangkan pada 1960 dengan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA. Namun sayang upaya ini terganjal dengan jatuhnya pemerintahan Soekarno yang membawa implikasi pada terhambatnya pelaksanaan UUPA. Pemerintahan Orde Baru diindikasikan enggan untuk melanjutkan upaya pembaharuan agraria dan malah lebih berupaya untuk mengerdilkan peranan UUPA melalui pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih sektoral dan tidak mengacu pada semangat dari UUPA seperti munculnya UU Kehutanan.
Read More
Surat Pernyataan Keluar dari Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 168/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST
Kepada Yth.
Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Panitera Pengganti
Saya yang betandatangan dibawah ini :
Nama : Anggara, SH
Pekerjaan : Asisten Pengacara pada Kantor Hukum
NM Wahyu Kuncoro & Rekan
Alamat : Komp Dept Keuangan RI
Jl. Galunggung No 52 Karang Tengah
Tangerang – Banten
Nomor Peserta Ujian Profesi Advokat : BDG-0030
Dengan ini menyatakan keluar dari Para Penggugat yang tergabung dalam SEBELAS BAKTI ASSOCIATES, berdasarkan tata cara gugatan perwakilan kelompok mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 168/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST melalui 5 (lima) orang wakilnya yang terdiri dari : M. CHOLIL SALEH, SH., MUHTAROM LARDY SYAM, SH., M. TIGOR P. SIMATUPANG, SH., TOHAP JEFRY SH., GUNAWAN WIBISONO, SH., mewakili 6508 (enam ribu lima ratus delapan) Peserta Ujian Profesi Advokat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2006.
Atas pernyataan ini, saya tidak ada keterikatan dalam gugatan perwakilan kelompok tersebut di atas.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat.
Tangerang, 9 Agustus 2006
Hormat Saya
Anggara, SH
Gugatan Perwakilan Kelompok dan Ketentuan Magang
Kepada Yth:
Ketua Umum
Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia
Di Tempat
Ref: Gugatan Perwakilan Kelompok dan Ketentuan Magang
Dengan hormat
Sehubungan dengan perkara gugatan perwakilan kelompok yang dilakukan M. Cholil Saleh dkk terhadap PERADI maupun PUPA PERADI dan juga permasalah tentang ketentuan magang sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Hak Jawab + Hak Tolak + Hak Koreksi + Kewajiban Koreksi – Kriminalisasi = Kemerdekaan Pers (Tiga Hak, 1 Kewajiban, dan Minus Kriminalisasi Untuk Kemerdekaan Pers)
A.Pendahuluan
Tak bisa dipungkiri era reformasi membawa berkah, diantaranya bagi komunitas pers. Batas-batas wilayah pemberitaan yang pada masa orde baru dianggap tabu dan berbahaya secara politik, kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, termasuk mengritisi kinerja pemerintahan, sekarang dengan mudah diberitakan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi pada masa orde baru yang serba tunggal dan serba dibatasi. Read More