Saat membaca tulisan mas Payjo dan link yang diberikan beliau ke mas Pandeg, rasanya miris membaca tulisan dari mas Pandeg, karena mas Pandeg ini terlampau melakukan penyamaan keadaan sekaligus melakukan kesimpulan yang melompat soal aktivitas komunitas bloger Tangerang. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa anda juga tidak mengomentari kondisi kota dan/atau kabupaten Tangerang?
Saat mengikuti International Conference on Impunity and Press Freedom, saya dengar istilah baru The Writ of Amparo dan The Writ of Habeas Data. Ini semacam bentuk mekanisme lain dari The Writ of Habeas Corpus. Untuk keterangan lebih lanjut tentang The Writ of Habeas Corpus lihat Habeas Corpus Act dan definisinya disini serta di wikipedia
Sejak sampai di Filipina pada 26 Februari, rasa kangen sama istri dan anak-anak sudah numpuk. Nggak sabar nunggu besok untuk sampai ke rumah lagi
Wah susah nih, ternyata pesawatnya telat berangkat, seharusnya berangkat dari Jakarta pukul 00.30 tapi baru berangkat pukul 1.00. Ternyata aku dikasih naik cheap airline, tahu gini ngotot aja naik garuda. Menyebalkan
Sampai di Filipina beli prepaid sim card untuk mobile phoneku tapi entah kenapa malah nggak bisa dipakai, bahkan untuk sms. Apa ada masalah dengan hpnya yaa, tapi aku bawa dua hp dan sim card tersebut tetap tidak bisa dipakai di dua tempat, percuma kan?
Menginap di The Peninsula Makati, ternyata hotel ini pernah dimasuki tank, pantes diinapkan disini J
Wartawan: apakah itu anda yang ada di video yang menghebohkan itu?
Advokat: well, he looks like me, he sounds like me, but he is not me
Wartawan: 
Internet, ternyata telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya, Sudah satu minggu ini, saya tidak lagi bekerja di lingkungan yang 100% ramah internet, tentu menjadi sangat sulit bagi saya untuk dapat terhubung dengan email dan blog ini.
Hujan yang mengguyur Jabodetabek yang juga terkadang disela oleh banjir dan atau genangan air di jalan telah menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi rusak dan/atau berlubang.
PM Australia Kevin Rudd akhirnya menyampaikan permintaan maaf dari pemerintah Australia secara resmi kepada bangsa Australia asli atas tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Australia selama ini. Read More
Kemarin, sewaktu menghadiri FGD yang diselenggarakan oleh AJI yang mengajukan RUU Perubahan UU No 40 Tahun 1999 versi AJI, saya sempat tertawa dalam hati karena ada orang-orang tua dari MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia), diantaranya Pak Leo Batubara, Pak Abdullah Alamudi, Pak Ridho, Pak Amir E Siregar, yang terjebak dalam romantisme masa lalu dan menanggap persoalan kemerdekaan pers di Indonesia akan beres dengan sendirinya bila kemerdekaan pers dicantumkan secara ekplisit dalam UUD 1945. Mereka menolak jika karya agung MPPI yang sekarang berupa UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers itu harus diobrak-abrik. Sungguh pemikiran yang menurut saya cukup dangkal dan tidak memiliki argumentasi yang cukup baik dan kuat. Kenapa? Saya jelaskan alasan saya di bawah ini
Unduh Perma No 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil di sini
Harga BBM yang sudah meninggi dan akhirnya menjebol APBN membuat pemerintah harus memikirkan ulang tentang subsidi BBM. Langkah menaikkan harga BBM tentu sangat tidak populer bagi pemerintah, namun sungguh lucu dan menggelikan arah yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan pembatasan BBM melalui sejenis “smart card”.
Saya sempat dibingungkan oleh pertanyaan seperti ini, apakah PHK yang disebabkan karena pekerja melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan perlu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
