Sita marital pada dasarnya adalah salah satu jenis dari sita jaminan, akan tetapi jenis sita ini adalah bertujuan untuk membekukan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dalam konteks ini pembekuan harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dikuasai langsung baik oleh penggugat/pemohon atau tergugat/termohon
Minggu pagi kemarin, saya mendapat telp dari bude saya yang mengabarkan ayah saya terkena musibah kecelakaan. Saya kaget dan shock mendengarnya, akan tetapi “ternyata” ayah saya mendapat imbas kecelakaan dari orang lain.
Pernyataan anggota DPD RI, La Ode Ida, yang berniat membubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan/atau meninjau ulang keberadaan MK jika MK tidak mengabulkan permohonan DPD untuk membatalkan ketentuan yang membolehkan orang partai politik menjadi anggota DPD, segera menuai reaksi cukup keras dari MK.
Lagi bingung mau nulis apa lagi, banyak ide, cuma sulit untuk menuangkannya….
Untuk menyambut tanggal 1 Juli sebagai hari bhayangkara, saat ini YLBHI, PBHI, KontraS, dan Elsam mengajukan gugatan PMH kepada Presiden, Depkum HAM, dan Kapolri atas tindakan penyiksaan yang marak terjadi, walaupun secara tegas dalam UUD 45 dan Konvensi CAT telah memberikan perlindungan. Gugatan didaftarkan pada pukul 10.00 di PN Jakarta Pusat. Silahkan unduh gugatan disini
Rekan saya ini rupanya resah, karena ijin sementara sebagai advokat magang belum lagi keluar. Ia sampai harus membuat surat terbukanya kepada sekretariat Peradi. Untunglah, penjaga gawang sekretariat Peradi ini dengan ramah berusaha melayani rekan saya yang sedang tinggi ini
Wawancara antara saya dengan Radio Singapore International silahkan lihat disini
Saudara, Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat ITE, mulai menimbulkan kontroversi di masyarakat. RUU sepanjang 13 Bab dan terdiri dari 54 Pasal ini sudah disahkan DPR Maret lalu, dan seharusnya mulai 1 April kemarin resmi diberlakukan.
Read More
Nah, soal risalah sidang yang kemarin, ternyata baru ada risalahnya di situs MK, untuk kepentingan dokumentasi saya unggah lagi disini, silahkan dibaca dengan cermat risalah sidangnya
I. Pendahuluan
Sebagai negara berdasarkan hukum, maka Indonesia dalam konstitusinya selalu mencantumkan kerangka dasar jaminan terhadap hak asasi manusia. Namun meski ada jaminan hak asasi manusia, namun ternyata sebagian struktur dan isi dari UU masih mempunyai kontradiksi dengan jaminan tersebut. Terlebih setelah adanya Perubahaan II UUD 1945, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, maka posisi Indonesia secara normatif adalah masuk dalam salah satu negara yang maju dalam bidang perlindungan, pemajuan, dan promosi hak asasi manusia di dunia.
Dalam sidang pleno kemarin, agendanya adalah mendengarkan keterangan pemerintah yang diwakili oleh Tim Revisi Rancangan KUHP yang diketuai oleh Prof Muladi. Tim Revisi RKUHP dalam persidangan kemarin diwakili oleh Rekan saya Dr. Mudzakkir, SH, MH, silahkan lihat keterangannya di sini dan di sini. Sementara kami juga menghadirkan Ketua Umum AJI Indonesia, Heru Hendratmoko sebagai ahli dan Kho Seng Seng sebagai saksi dalam perkara ini. Untuk keterangan dari Heru Hendratmoko, silahkan lihat di sini dan untuk keterangan dari Kho Seng Seng silahkan lihat disini
Kasus Todung yang dihukum dengan pemberhentian sebagai Advokat secara permanen, tidak hanya menyebabkan reaksi dalam negeri, tetapi juga reaksi dari luar negeri. Tidak hanya dari International Bar Associations Human Rights Institute, namun juga dari South East Asia Press Alliance.
Saya lagi senang menjuluki si Baim dengan Matahari dan ASA dengan Bunga Mawar. Dan sepertinya kedua anak kami itupun senang punya panggilan itu. Istrikupun kadang-kadang ikut juga menyebut Matahari dan Bunga Mawar. Bagus enggak sih?
Dunia Anggara 