Kekisruhan di tubuh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) membawa dampak pula di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Dengan dimotori IKADIN versi Teguh Samudra dan didukung tiga organisasi advokat (IPHI, HAPI, dan APSI), Teguh Samudra menyatakan bahwa talak tiga terhadap keberadaan PERADI. Teguh Samudra juga mendeklarasikan Forum Advokat Indonesia yang segera akan menyelenggarakan Munas Advokat Indonesia.
Untuk Hukum Online selamat ulang tahun yang ke 7, semoga Hukum Online mampu memenuhi dahaga masyarakat Indonesia akan informasi hukum yang berkualitas dan menjadi media online yang taat kode etik jurnalistik. Sebagai salah seorang pembaca Hukum Online yang setia, tentu saya berkeinginan agar media online yang menyediakan informasi hukum terus tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 D Perubahan II UUD RI Tahun 1945 patut di sambut gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia
Ketentuan tersebut dikenal dengan nama Hatzaai Artikelen (CMIIW) atau dalam bahasa Inggris Hate-Showing Article atau dalam bahasa Indonesia pasal penyebaran kebencian terhadap pemerintah
Akhirnya dengan bantuan kang kombor tentang segala hal yang berhubungan dengan feedjumbler, akhirnya dengan susah payah saya mengumumkan kepada khalayak ramai tentang dibukanya secara resmi agregator blog hukum Indonesia yang pertama dengan nama Indonesian Blawgger Network (Jaringan Blogger Hukum Indonesia) yang saat ini beralamat di http://blawggerindonesia.blogspot.com
Jika ada rekan blawgger yang berminat untuk bergabung silahkan kirim email ke sini
Pemberitaan Harian Umum Kompas pada Sabtu 7 Juli 2007 yang berjudul “Sangat Mahal bagi Si Pencuri Bawang” sangat menyentuh perasaan keadilan. Bagaimana tidak, PN Serang menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah 10 Kg, sementara di beberapa PN di Propinsi Banten hanya menjatuhkan hukuman 12 bulan – 15 bulan penjara bagi para pelaku korupsi DPRD Banten sebesar Rp. 14 Milyar.
Dalam kasus pengibaran bendera RMS di Maluku yang berkibar di hadapan rombongan Presiden, saya jadi tergelitik untuk menuliskan sesuatu tentu dari sisi hukum. Ada pertanyaan besar dalam kepala saya yaitu apakah pengibaran bendera itu termasuk dalam kejahatan makar dan jika iya lalu bagaimana dengan penerapan atau penegakkan hukumnya?
Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan UU tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tulisan ini juga bisa dilihat di hukum online di sini
Pendahuluan
Masyarakat Pers Indonesia sekali lagi dikejutkan dengan berita tentang munculnya RUU Perubahan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut dengan RUU Perubahan UU Pers). Setelah sekian lama hanya menjadi rumor, maka kemunculan RUU Perubahan UU Pers ini langsung mengundang kontroversi di tengah masyarakat pers. RUU yang sejatinya digagas oleh Dr. Sofyan Djalil saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi segera mengundang penolakan dari berbagai pihak. Penolakan tidak hanya berasal dari kalangan organisasi wartawan seperti AJI, akan tetapi juga datang dari berbagai kalangan lain seperti DPR dan Dewan Pers. RUU ini dipandang akan mengembalikan pers ke dalam suasana penuh pengaturan sebagaimana yang pernah dialami oleh pers di masa sebelum hadirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pendahuluan
Risang Bima Wijaya, Mantan Pemimpin Umum dan Wartawan Harian Radar Yogya, telah dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung dalam putusannya bernomor 1374 K/pid/2005, pada 13 Januari 2006 yang menolak permohonan kasasi dari Risang Bima Wijaya dan sekaligus menguatkan putusan PT Yogyakarta dengan nomor 21/Pid/2005/PTY yang menghukum Risang dengan pidana penjara selama 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan, secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Tulisan ini dimuat juga di hukumonline, lihat di sini
Pendahuluan
Otonomi khusus adalah salah satu bagian dari apa yang dinamakan Hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam praktek hukum internasional dijabarkan dalam Pasal 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Rumusan pasal 1 dari kedua kovenan ini ditujukan pada:
Press Freedom in Indonesia: The Latest Situation
Is Indonesia’s press free? Press freedom in Indonesia appears to face a long, twisted road. Challenges both from the government and public continue. According to the Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia’s record, there were 43 assault cases, including four legal charges, against journalists and the media in 2005. The number of assault cases against journalists and media increased to 53, or by 18%, in 2006. This included seven legal charges against journalists and media.
Blog adalah sebuah fenomena yang cukup menarik untuk dikaji, terutama sejauh mana tulisan dalam blog dapat diminta pertanggung jawaban hukumnya.
Dunia Anggara 