Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdata, dan merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Undang-undang tidak mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris
Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah seperangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan untuk
TIME kalah dan harus bayar 1 Triliun Rupiah kepada Mantan Presiden Soeharto karena sudah mencemarkan nama baik Soeharto, demikian putusan Mahkamah Agung dalam bahasa gaul. Banyak komunitas pers yang menolak vonis ini dan menyatakan bahwa ini merupakan serangan lembaga peradilan terhadap kemerdekaan pers.
Baru-baru ini aku menyadari kalau ada istilah lama nan baru yang kemudian jadi aneh “secara” di beberapa radio aku mendengarkan seperti ini “secara dia itu kan sibuk” atau di televisi kalau seleb ngomong “secara gue kan (apapun itu)”. Ada yang bisa bantu jelaskan apa definisi “secara” dalam bahasa gaul itu 🙄
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam keras putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) yang mengabulkan gugatan hukum mantan presiden Soeharto terkait pemberitaan kekayaan keluarga Soeharto dalam salah satu edisi Majalah Time. Dalam putusan MA tanggal 30 Agustus 2007 itu Majalah Time diwajibkan memuat permohonan maaf dalam media nasional dan internasional, serta diharuskan membayar kerugian immaterial senilai satu Triliun rupiah.
Kepada seluruh pengunjung blog Anggara First, pengelola beserta keluarga memohon maaf, apabila ada kesalahan-kesalahan, baik di sengaja maupun tidak disengaja. Semoga dalam Ramadhan kali ini, Allah SWT berkenan untuk mengurung segala setan–setan dan niat jahat yang hendak mampir. Dan pengelola juga berdoa, semoga pengunjung blog dapat dimudahkan seluruh usaha-nya mencapai ridha Allah dalam bulan Ramadhan kali ini. Amien
Selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan bathin
Kemarin merupakan hari yang aneh, aku menerima eksepsi dari seorang Pemimpin Redaksi yang sedang diadili di suatu pengadilan negeri. Yang paling lucu saat membaca hal 36, 37, 40, dan 41 dari eksepsinya, koq rasanya aku mengenal gaya bahasanya. Ternyata, itu tulisanku di blog ini 🙂
Kejadian seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi, salah satu postinganku juga di ambil alih sama sebuah lembaga yang menyediakan layanan bantuan hukum. Masalahnya, kalau melakukan kopipes itu ya, bagian yang salah tolong diperbaiki 🙂
Pendahuluan
Weblog atau yang lebih dikenal dengan blog telah menjadi media alternatif bagi jutaan orang. Blog juga telah menjadi senjata efektif untuk menyebarluaskan informasi terutama bagi negara-negara yang masih memasung kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Para blogger telah terbukti memainkan peran yang penting sampai-sampai Mahkamah Agung Amerika Serikat juga mengeluarkan dua kartu pers untuk blogger yang tergabung dalam Media Blogger Association.
Pagi ini, saat berangkat menuju tempat kerja, aku mendengar berita di radio bahwa banyak pengguna tol keberatan tarif tol naik. Aku berpikir dan bertanya, kenapa harus keberatan? Bukannya kalau sudah punya mobil, berarti sudah memperhitungkan segala seusatu dengan cermat, termasuk kenaikan tarif BBM dan juga tarif tol?
Contempt of court atau pelecehan terhadap pengadilan di Indonesia sebetulnya penyebabnya cuma satu ya dari pengadilan dan para hakimnya itu sendiri yang sudah lama tunduk dan takluk terhadap praktek kekuasaan yang menindas dan kehilangan integritas, independensi, dan hati nurani sebagai ahli hukum. Selain itu praktek dan virus korupsi yang diindikasikan sudah akutpun tak kunjung dapat diberantas
Press Statement of the 13th Anniversary of the
ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS (AJI)
August 2007
STOP Violence and Criminalization against the Press!
On this occasion, the Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia announces the figure of violence against journalists in 2007*), the most dangerous provinces/cities for journalists and the 2007 enemy of press freedom
Dunia Anggara 