Bahwa Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
The National Alliance on Cyber Law Reform in Indonesia
The National Alliance on Cyber Law Reform in Indonesia (Aliansi) is concerned by the government’s intention to control once more the fundamental freedoms which has been constitutionally guaranteed in Indonesia.
Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia
Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia (Aliansi) sangat prihatin dengan keinginan pemerintah untuk mengontrol kembali kebebasan-kebebasan dasar yang telah mendapatkan jaminan konstitusional di Indonesia.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menutup tahun 2007 dengan keprihatinan mendalam terhadap situasi kebebasan pers di tanah air. Ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai wilayah, bersamaan dengan kecenderungan upaya kriminalisasi terhadap jurnalis oleh aparat pemerintah maupun warga masyarakat.
Risang Bima Wijaya, wartawan dan mantan Pemimpin Umum Harian Radar Yogya, Minggu (9/12) pukul 22.20 WIB ditangkap aparat Kepolisian Resort Bangkalan Madura. Setelah ditahan semalam, Senin (10/12), Risang dijemput paksa oleh aparat Kejaksaan Negeri Sleman dan membawa jurnalis itu ke Yogyakarta.
Bersihar Lubis, penulis kolom di Koran Tempo, diadili dengan tuduhan menghina institusi Kejaksaan Agung. Dia dijerat dengan pasal 207 dan Pasal 316 jo Pasal 310 KUHP tentang tindak kejahatan terhadap penguasa umum. Saat ini, perkaranya sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam keras putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) yang mengabulkan gugatan hukum mantan presiden Soeharto terkait pemberitaan kekayaan keluarga Soeharto dalam salah satu edisi Majalah Time. Dalam putusan MA tanggal 30 Agustus 2007 itu Majalah Time diwajibkan memuat permohonan maaf dalam media nasional dan internasional, serta diharuskan membayar kerugian immaterial senilai satu Triliun rupiah.
Press Statement of the 13th Anniversary of the
ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS (AJI)
August 2007
STOP Violence and Criminalization against the Press!
On this occasion, the Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia announces the figure of violence against journalists in 2007*), the most dangerous provinces/cities for journalists and the 2007 enemy of press freedom
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) MENGUTUK KERAS tindakan pembakaran buku sejarah yang dilakukan aparat pemerintah di sejumlah kota di Indonesia. Seperti tampak pada rekaman berita SCTV yang disiarkan dalam ajang pertemuan peminat sejarah dan jurnalis di Taman Ismail Marzuki (7/8), aparat kejaksaan dan pegawai negeri di kota Semarang dan Samarinda sedang membakar buku. SCTV merekam gambar aparat pemerintah menghancurkan, membakar dan merobek-robek buku sejarah yang sebagian isinya dinilai “tidak benar”. Yakni diantaranya karena tidak memuat tulisan “G-30-S/PKI”, melainkan hanya menulis “G-30-S” (tanpa PKI) pada tulisan peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Indonesia.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya Gordon Bishop, lebih dikenal sebagai Joyo, pada Sabtu 21 Juli 2007 di Rumah Sakit Mt. Sinai, New York, Amerika Serikat. Joyo meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya sejak 1993.
Kriminalisasi terhadap pers seharusnya tidak mendapat tempat di negara demokratis dan menghargai hak atas informasi rakyat. Landasan mengenai hak rakyat akan informasi dan kemerdekaan pers telah tercantum dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 D Perubahan II UUD RI Tahun 1945.
Dunia Anggara 