Archive

Tag Archives: indonesia

Mengapa Kami Menguji Pasal 31 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

08/04/2010
CR UU ITE, Opini Hukum
7 Comments

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI

Ijinkan Kami Para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang menyatakan : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut kami pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1), dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. & Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Read More

MK: UU Pornografi Penting Untuk Melindungi Moral Bangsa

05/04/2010
Berita Hukum, CR UU Pornografi
10 Comments

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena melihat UU ini masih dibutuhkan untuk melindungi moralitas masyarakat. Putusan setebal 407 halaman ini dibacakan, Kamis (25/03), di ruang sidang pleno MK.

Perkara ini diajukan oleh tiga Pemohon yang berbeda. Pertama, Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 oleh Pendeta Billy Lombok, Jeffrey Delarue, Janny Kopalit, Goinpeace Tumbel, Jane Scipio, Dr. Bert Supit, Charles Lepar, Donny Rumagit, Kristo S. Lonteng, Harvany Boki, dan Pendeta Tenny Assa.

Kedua, Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 oleh Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), Yayasan Anand Ashram, Gerakan Integrasi Nasional, Persekutuan Geraja-Gereja Di Indonesia (PGI), Perkumpulan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Mariana Amiruddin, Thomas Aquino Wreddya Hayunta, Thomas Aquino Wreddya Hayunta, Butet Kartaredjasa, Y. Ayu Utami, Lidia C. Noer, Happy Salma, Gomar Gultom, Marieta N.C. Sahertian, Pardamean Napitu (alias Aldo), Hartoyo, Sankar Adityas Cahyo, David, Galih Widardono Aji, Yuli Rustinawati, Triana Mulyaningtyas, Danil Sihi, Lily Sugianto, Sri Agustini, Irene Augustine Sigit, Mariani, Andreas N. DJ. Udang, dan Hemmy Joke Koapaha.

Read More

Menurut Saya Poligami Itu Boleh

22/03/2010
Opini Hukum
23 Comments

Bisa – bisanya kamu berpendapat seperti itu, seperti bukan orang yang mengerti persoalan HAM saja dirimu ini, begitu kata kawan saya yang mempertanyakan pendapat saya soal Poligami

Lah, apa saya salah berpendapat bahwa Poligami itu boleh? Kalau memang boleh masak saya harus jawab tidak boleh? Maklum sebenarnya saya menjawab pertanyaan kawan yang cukup mudah namun rumit itu. Pertanyaannya adalah: Sepakatkah saya dengan Poligami? Jawaban saya adalah menurut saya Poligami itu boleh.

Read More

Menyambut Pemberlakuan UU KIP

17/03/2010
Opini Hukum
3 Comments

I. Pendahuluan

Informasi adalah suatu mantra sakti yang tersebar luas di abad ini. Karena informasi inilah menyebabkan banyak pemerintahan di dunia ini berupaya keras untuk mengekang laju deras arus informasi dengan bermacam cara. Karena sebuah informasi bahkan dapat menyebabkan suatu rejim menjadi jatuh berguguran. Informasi juga bisa menjadikan seseorang yang dikenal bersih tiba – tiba duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa koruptor di Pengadilan. Namun informasi juga diperlukan oleh para eksekutif di korporasi – korporasi bisnis, baik kecil ataupun besar, untuk menentukan strategi bisnis yang apik untuk dapat menjangkau para konsumennya.

Read More

Eksepsi Gugatan TUN

15/03/2010
Opini Hukum
2 Comments

Biasanya saya mewakili Penggugat untuk melakukan gugatan TUN terhadap suatu Badan/Pejabat TUN namun kali ini saya malah mewakili suatu Pejabat TUN dalam hal ini LPSK untuk menghadapi gugatan dari anggotanya yaitu I Ktut Sudiharsa. Perkara ini terdaftar dengan No 19/G/2010/PTUN-JKT. Agenda kali ini adalah pembacaan Gugatan dari Penggugat dan Eksepsi serta Jawaban dari Tergugat.

Penyadapan Melanggar Privasi

12/03/2010
Berita Hukum, CR UU ITE
5 Comments

Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/3/10) dengan agenda perbaikan permohonan. Sidang dihadiri oleh para Pemohon, Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.

Di hadapan Panel Hakim, para Pemohon melakukan perbaikan-perbaikan permohonan sebagaimana arahan dan nasehat Panel Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan (9/2/10).

Read More

Hari Menentang Sensor Internet

12/03/2010
Lain-Lain
5 Comments

Jadi hari ini adalah dimana RSF mengajak setiap orang untuk menentang Sensor Internet. Ya kira – kira keadaan atau kondisi rawan sensor juga mulai dialami di negeri yang saya cintai ini. Jangan sampai kita lupa, bahwa penyakit yang hobi menyensor masih menjadi gejala laten di sini Lihat saja dunia film, sensor masih ada disana.

Dikiranya kita, masyarakat Indonesia, tak mampu melakukan penyaringan sendiri atau self filtering. Untuk itu pemerintah berusaha menerapkan sensor dengan mengeluarkan bermacam – macam aturan yang serba aneh dan tak cocok dengan konsep demokrasi yang dijalankan.

Selamat Hari Anti Sensor Sedunia dan berharap Kementerian Kominfo juga merayakannya

Pansus, Sidang Paripurna DPR, dan Ilusi Politik

04/03/2010
Opini Hukum
9 Comments

Kemarin, hingar bingar politik yang terjadi karena adanya dugaan ”skandal” penyelamatan Bank Century telah selesai. Pansus seperti yang diduga terbelah pendapatnya ada yang mendukung proses penyelamatan Bank Century namun sebagian besar menolak proses penyelamatan Bank Century. Sikap Pansus ini kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPR dan hasilnya adalah cukup mengejutkan yaitu menyalahkan kebijakan penyelamatan Bank Century dengan skor 325 (Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKB) vs 212 (Partai Demokrat, PAN, dan PKB).

Read More

Melihat UU Kewarganegaraan Yuk (Bagian Akhir)

03/03/2010
Opini Hukum
4 Comments

Secara umum UU 12/2006 terdiri dari 8 Bab dan 46 Pasal. Namun ada beberapa hal yang penting untuk dicermati diantaranya adalah Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 yang kesemuanya mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia. Sementara terkait dengan syarat dan tata cara pewarganegaraan yang penting untuk dicermati adalah Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 , Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21. Ketentuan penting yang menyangkut bila Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan untuk dicermati adalah Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 29. Sementara ketentuan tentang proses re-naturalisasi yang harus dicermati adalah ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34. Sementara untuk bagian Tindak Pidana yang penting diingat adalah Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.

Hal yang paling kontroversial dan dianggap merugikan kaum perempuan pada UU 12/2006 ini adalah ketentuan Pasal 26 ayat (1). Ketentuan ini dipandang menempatkan posisi perempuan berada di bawah laki – laki karena perempuan yang terikat dengan perkawinan dengan laki – laki warga negara asing dianggap mengikuti kewarganegaraan suaminya jika hukum di negara suaminya menyatakan kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami akibat perkawinan tersebut. Di satu sisi karena prinsip UU ini hanya mengakui kewarganegaraan tunggal namun di sisi sebaliknya justru tidak menghormati pilihan bebas dari perempuan warga negara Indonesia untuk mengganti dan/atau tetap menjadi warga negara Indonesia. Sebagai catatan ketentuan yang sama berlaku juga bagi suami warga negara Indonesia yang memiliki istri warga negara asing.

Terkait:

Melihat UU Kewarganegaraan Yuk (Bagian I)

Melihat UU Kewarganegaraan Yuk (Bagian I)

03/03/2010
Opini Hukum
4 Comments

Jadi, soal kewarganegaraan di Indonesia pada dasarnya sudah ada beberapa peraturan yang mendahului diantaranya yaitu: (1) UU tentang Pengaturan tentang Kekaulanegaraan Belanda bukan Belanda tertanggal 10 Februari 1910, (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia, (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung, (6) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Read More