Peraturan Cuti untuk PNS diatur melalui Pasal 8 UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa “Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.“
Cuti Melahirkan Untuk PNS
109 Comments
Mempertahankan Hak Konstitusional Itu Mahal !
Tulisan ini juga bisa dilihat di sini
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman hadir melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) jo UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai 5 kewenangan yaitu kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Pengangkatan Anak atau Adopsi Anak (Lagi)
Beberapa kali saya menulis soal tata cara pengangkatan/adopsi anak, baik adopsi anak WNI oleh WNI, adopsi anak WNI oleh WNA, dan juga adopsi anak WNA oleh WNI. Namun banyak juga pertanyaan seputar peraturan terkait dengan adopsi tersebut. Ada beberapa peraturan yaitu UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA No 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, SEMA No 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, dan SEMA No 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
Liputan Pemeriksaan Pendahuluan II UU Pornografi
Senin, 13 April 2009 pada pukul 15.00 Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika mempresentasikan dihadapan Majelis Panel Mahkamah Konstitusi tentang beberapa perbaikan sesuai nasihat dalam Sidang Pendahuluan I. Selain itu kami juga melaporkan pencabutan permohonan dari Wahid Institute dan masukknya Happy Salma sebagai Pemohon dalam perkara 17/PUU-VII/2009.
Inkonstitutional, UU MA Harus Dibatalkan
Tim Advokasi Penyelamat Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam prinsip Negara Hukum, seperti diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, posisi Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan hal mutlak yang harus dijamin dan dipertahankan.
Sebuah Penghargaan
Syahdan, sebuah media online yang ternama di Indonesia meminta saya untuk menjadi mitra kliniknya karena menurut mereka saya layak menjadi mitra dengan alasan reputasi saya sebagai advokat dan bloger yang cukup baik.
Warga Eks Siliwangi Menggugat Pembatalan Sertifikat Hak Pakai
Warga eks Siliwangi yang rumahnya digusur secara paksa oleh Departemen Pertahanan pada 1984 dan oleh Departemen Keuangan pada 2003 akhirnya mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak pakai atas nama Departemen Keuangan ke PTUN Jakarta. Terima kasih buat mas Totok yang sudah bekerja keras menyelesaikan gugatan ini sesuai dengan logika gugatan yang hendak dibangun
Defamation of Religions
Jadi ternyata UN Human Rights Council telah mengadopsi resolusi tentang Combating Defamation of Religions, resolusi ini segera mendapatkan tantangan dari Article 19.
“Say No To Megawati”
UU Pornografi Diuji
Bimbang Dalam Memilih pada Pemilu 2009
Sepanjang hidup saya, saya baru dua kali ikut Pemilu. Pemilu yang pertama kali saya ikuti adalah Pemilu 1997. Sebagai anak SMU yang masuk kategori pemilih pemula dalam Pemilu tersebut, tadinya saya mau milih PDI yang saya nilai sebagai salah satu bagian dari pelopor perubahan. Namun sejak penggulingan paksa Megawati sebagai Ketua Umum PDI pada 1996, saya menjatuhkan pilihan pada PPP.
UU KIP dan Bencana Situ Gintung
Bencana Situ Gintung pada Jumat 27 Maret 2009 telah membawa korban yang cukup besar. Akibatnya tidak hanya korban nyawa manusia, namun juga kehilangan rumah dan harta benda lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.
