Anakku, si ASA itu, sekarang kalau ditanya kalau dedek (yang masih di perut) nangis bagaimana? Dia akan menjawab dengan “O OEE” Tapi jika ditanya, kalau teteh nangis gimana? Dia akan jawab “Ibu-Ibu Jangan Kantor”…,Kalau ditanya yang boleh kerja siapa? Dia akan jawab dengan semangat “ayah”
Wah, miris rasanya hati ini 😦
Pasca Putusan MK yang menyatakan bahwa Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dinyatakan tidak berlaku lagi, telah membawa konsekuensi, jika seorang Presiden merasa dicemarkan nama baiknya maka dia harus membuat pengaduan sendiri. Karena itu kemudian Presiden membuat laporan pengaduan kepada Polisi.
Kekisruhan di tubuh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) membawa dampak pula di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Dengan dimotori IKADIN versi Teguh Samudra dan didukung tiga organisasi advokat (IPHI, HAPI, dan APSI), Teguh Samudra menyatakan bahwa talak tiga terhadap keberadaan PERADI. Teguh Samudra juga mendeklarasikan Forum Advokat Indonesia yang segera akan menyelenggarakan Munas Advokat Indonesia.
Putusan PHI atas kasus pekerja Sogo Plaza Indonesia harus menjadi referensi yang baik dalam dunia perburuhan di Indonesia. Bahwa pengusaha harus mengupayakan dengan keras untuk menghindari proses PHK. Baca beritanya di sini
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya Gordon Bishop, lebih dikenal sebagai Joyo, pada Sabtu 21 Juli 2007 di Rumah Sakit Mt. Sinai, New York, Amerika Serikat. Joyo meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya sejak 1993.
Kriminalisasi terhadap pers seharusnya tidak mendapat tempat di negara demokratis dan menghargai hak atas informasi rakyat. Landasan mengenai hak rakyat akan informasi dan kemerdekaan pers telah tercantum dalam Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 D Perubahan II UUD RI Tahun 1945.
Untuk Hukum Online selamat ulang tahun yang ke 7, semoga Hukum Online mampu memenuhi dahaga masyarakat Indonesia akan informasi hukum yang berkualitas dan menjadi media online yang taat kode etik jurnalistik. Sebagai salah seorang pembaca Hukum Online yang setia, tentu saya berkeinginan agar media online yang menyediakan informasi hukum terus tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 D Perubahan II UUD RI Tahun 1945 patut di sambut gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia
Ketentuan tersebut dikenal dengan nama Hatzaai Artikelen (CMIIW) atau dalam bahasa Inggris Hate-Showing Article atau dalam bahasa Indonesia pasal penyebaran kebencian terhadap pemerintah
Kalah 1-0 dari Korea Selatan, pada 18/7 di stadion Gelora Bung Karno, begitu menyakitkan, meski permainan Tim Nasional tetap bersemangat. Akan tetapi mudah-mudahan rasa kebanggaan akan Indonesia akan tumbuh bersama Tim Nasional Indonesia.
Sekali lagi, Selamat kepada Tim Nasional Indonesia yang telah berjuang keras agar Indonesia dihormati di pentas dunia
Perjuangan masih panjang
Tan Sri Musa Hassan
Inspector-General of Police
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
Bukit Aman
50560 Kuala Lumpur.
Tel: 03 2262 6222
Fax: 03 2070 7500
Dear Sir,
Re: Prolonged detention of blogger and PKR staff
